REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cuaca panas belakangan ini memunculkan dampak buruk bagi masyarakat. Salah satunya hutan yang mudah terbakar. Bagaimana mengatasi itu, kepala pusat data dan informasi BNPB, Sutopo Purwonugroho, memaparkan upaya pemerintah menyikapi situasi ini.
Bagaimana dampak anomali cuaca terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat?
Dampak cuaca panas ya semakin memicu kebakaran hutan, dan lahan kekeringan perlahan pasti akan terus meningkat. Warga pun akan bertambah gerah, sehingga konsumsi air meningkat, namun jumlah air terbatas, tentu membuat warga tidak nyaman. Kini titik-titik api masih banyak, kondisi cuaca kering pun menyebabkan api mudah menyala dan mempercepat kebakaran.
Saat ini masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran sehingga api menyala dan asapnya menyebar dari Sumatera Selatan (Sumsel) ke Jambi, serta sebagian Riau. Kami berharap upaya penegakkan hukum dapat berjalan, agar api dapat langsung padam.
Bagaimana antisipasi BNPB demi mencegah terjadinya bencana selama terjadi anomali cuaca atau cuaca panas di musim kemarau?
Kami sudah melakukan antisipasi jauh-jauh hari sebelum musim kemarau datang. Hal itu meliputi Water Boombing, pemadaman kebakaran di darat, serta penegakkan hukum. Sedangkan untuk mengantisipasi kekeringan, kami melakukan dropping air bersih, dan memompa air agr terdistribusi.
Kami tidak menunggu temperatur naik secara ekstrim baru melakukan tindakan, melainkan sudah melakukan tindakan jauh sebelum kemarau. Bila beberapa waktu lalu bencana asap akibat kebakaran masih terjadi, itu disebabkan pula oleh pembakaran asal yang masih dilakukan warga. Kami sendiri sudah membaca polanya, bila musim kemarau datang, maka kekeringan dan kebakaran, berpotensi terjadi, maka kami langsung mengantisipasi.
Apa yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana di cuaca panas?
Caranya dengan tidak melakukan pemabakaram, dan bersama mencegah pembakaran terjadi. Jika warga mencegah pembakaran di lingkungan sekitarnya, maka bencana tersebut dapat di atasi.
Selain itu, jika masyarakat ingin membuka lahan dan melakukan pembakaran, maka harus diminimalisir serta dikontrol. Selama ini yang terjadi, warga membakar lahan, lalu ditinggal begitu saja, sehingga tak terkontrol. Maka pembakaran harus dikendalikan, dan yang pasti jangan serempak melakukannya.
Bayangkan bila dalam satu kabupaten, semua masyarakatnya melakukan pembakaran lahan, tentu akan berdampak dan menjadi susah. Menghentikan pembakaran lahan secara total memang sulit, karena faktornya ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika