REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Koalisi merah putih yang digalang pendukung calon presiden Prabowo Subianto belum tentu permanen akibat tingginya kepentingan partai politik peserta koalisi.
Pengamat politik dari Universitas Suamtera Utara (USU) Dadang Darmawan di Medan, Senin, mengatakan berbagai hasil yang didapatkan kesepakatan koliasi merah putih selama ini juga dapat berubah sewaktu-waktu.
Salah satunya adalah kesepakatan untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang didapatkan melalui rapat paripurna DPR RI belum lama ini.
"(Pemilihan lewat DPRD) yang merupakan hasil koalisi itu belum tentu permanen," katanya.
Menurut dia, disebabkan bukan didasarkan kepentingan yang sangat urgen dan terkait idealisme, keutuhan dalam koalisi merah putih tersebut sangat berpeluang tidak permanen.
Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan lain parpol, terutama setelah pelantikan Joko Widodo Jusuf Kalla yang menjadi pemenang pemilihan presiden tahun 2014.
Dengan keberadaan Jusuf Kalla sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, tidak tertutup kemungkinan kader dan pengurus parpol berlambang pohon beringin tersebut akan berubah.
Demikian juga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah adanya pergantian ketua umum dari Suryadharma Ali ke kader lainnya.
"Mungkin yang bisa bertahan hanya Partai Gerindra dan PKS," katanya.
Dengan kondisi itu, kata dia, kesepakatan untuk memilih pilkada melalui DPRD yang diperjuangkan peserta koalisi merah putih juga dapat berubah seiring perjalanan waktu.