REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirat meyakini rakyat menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung bukan melalui DPRD yang sekarang diatur dalam UU Pilkada.
"Sangat ironis kalau anggota DPR tidak mengetahui aspirasi rakyat. Saya yakin, rakyat ingin pilkada langsung," kata Maruarar saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Menurut Maruarar, pilkada tak langsung merupakan bentuk inkonsistensi terhadap ideologi, 'platform" dan aspirasi rakyat.
Ia mengatakan selama 10 tahun ke belakang Indonesia telah menyelenggarakan pilkada langsung kemudian saat ini disahkan UU Pilkada yang memuat pilkada tidak langsung, sementara itu pemerintah mengeluarkan perpu untuk membatalkan UU tersebut.
"Lima tahun lalu kita sangat bangga karena kita bersatu membuat UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang menyampaikan suara rakyat. Proses pemilu sangat trasnparan. Tapi apa yang terjadi sekarang bagaimana dengan suara rakyat," katanya.
Hal senada disampaikan dari Politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang menilai keputusan mengeluarkan perpu dikhawatirkan menjadi tren yang tidak baik ke depannya.
Dia menjelaskan tren yang tidak baik itu maksudnya, setiap ada perbedaan pendapat, perpu lantas dikeluarkan.
"Jangan sampai beda pendapat, pro kontra atas UU, perpu langsung dikeluarkan, ini kan 'standing' posisi konstitusi tidak baik ke depannya," katanya.
Selain itu, Mantan Ketua Komisi III DPR itu menyebut, jika perpu menjadi jalan pintas pemecahan masalah, maka akan bergeser dari semangat utama konstitusi dari pemahaman awal. "Takutnya, menjadi tren yang tidak bagus, memang itu wewenang pemerintah tapi sebagai rekan mengingatkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika