REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan meyakini ada proses transaksi dalam proses pemilihan pimpinan dewan, Kamis (2/10) dini hari. Khususnya terkait Partai Demokrat.

Sebab, kata dia, saat memperjuangkan UU Pilkada, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu malah walk out. Berbeda halnya dengan sikap mereka ketika penetapan pimpinan DPR. 

"Menurut kami, ini bukan ujian untuk Jokowi-JK, tetapi justru Presiden SBY. Apabila dia konsisten dalam membangun pemerintahan bersih, maka sejalan dengan Jokowi-JK," ujar dia, Kamis (2/10).

Demokrasi yang digadangkan parpol KMP, kata dia, hanya mengedepankan kekuasaan. Sehingga menghilangkan pondasi musyawarah dan mufakat. 

Namun upaya yang mereka lakukan itu disebut tak akan berjalan efektif. Karena pemerintahan mendatang berasal dari rakyat.

Ia optimistis, pemerintahan demokratis yang mengusung kekuatan koalisi bersama rakyat tak akan goyah meski ada ganjalan dari parlemen. Apalagi kabinet Jokowi-JK diyakini punya komitmen kuat dalam mengambil terobosan dan kebijakan untuk kepentingan publik.

"Menteri-menteri yang mempunyai integritas tinggi. Mereka tidak terindikasi dan terlibat persoalan korupsi, bahkan berani memberantasnya," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika