REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDIP Pramono Anung menilai kegagalan Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket dalam pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019 bukan disebabkan Ketua Umum PDIP Megawati yang tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Apa yang terjadi dalam pemilihan pimpinan DPR tidak bisa kemudian dianggap seakan-akan karena kedua tokoh ini (Megawati-SBY) tidak bertemu sehingga mengakibatkan posisi yang seperti ini," kata Pramono saat ditemui di depan Ruang Rapat Paripurna I DPR di Jakarta, Kamis (2/10).
Ia mengungkapkan pihak PDIP sejak Rabu (1/10) sebenarnya sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan SBY dengan mengirimkan beberapa orang utusan dari PDIP, namun ternyata komunikasi tidak terjadi sampai pemilihan pimpinan DPR berlangsung.
"Jujur kami ingin sampaikan sebenarnya sejak kemarin Bu Mega telah mengutus Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan Maharani untuk bertemu dengan Pak SBY untuk berkomunikasi tentang beberapa hal, tetapi sampai tadi malam mereka mengatakan belum bisa bertemu dengan Pak SBY," ungkapnya.
"Padahal teman-teman di Partai Demokrat selalu menyampaikan bahwa Pak SBY ingin berkomunikasi dengan Bu Mega," lanjutnya.
Menurut dia, upaya komunikasi dari pihaknya justru tidak disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat itu walaupun PDIP sudah mengirimkan utusan.
"Kalau kemarin Pak SBY menerima Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan, saya yakin kondisi dan suasana (pemilihan Pimpinan DPR) akan berbeda. Tetapi itu tidak terjadi, karena sampai tadi malam belum ada komunikasi," jelasnya.
Sementara, politisi lain dari PDIP Aria Bima mengatakan SBY memang sengaja menutup komunikasi dengan mematikan teleponnya.
"Kami sudah berusaha berkomunikasi tetapi memang HPnya dimatikan," ujar dia.
Oleh karena itu, pihak PDIP meyakini bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR itu memang sudah direncanakan dan sudah bulat dari awal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika