REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying menantang demonstran untuk mengurangi tuntutannya pada Jumat (3/10). Leung menolak tunduk pada ultimatum dari pengunjuk rasa untuk mengundurkan diri.
Leung menyatakan hal itu pada wartawan beberapa menit sebelum ultimatum berakhir pada tengah malam. Sementara polisi terus memperingatkan konsekuensi serius kepada pendemo yang mencoba memblokir atau menempati gedung pemerintah.
Puluhan ribu orang turun ke jalan Hong Kong dalam sepekan terakhir. Mereka menuntut demokrasi penuh, termasuk sistem pemilihan bebas pada pemilu 2017.
Protes mengalami pasang surut sejak polisi menggunakan semprotan merica, gas air mata dan pentungan pada Ahad (28/9). Petugas melakukan segala upaya untuk memecah demonstrasi terbesar yang pernah terjadi sejak Hong Kong dikembalikan ke pemerintah Cina, pada 1997.
Cina selama ini menerapkan sistem 'satu negara, dua sistem', terhadap Hong Kong. Hong Kong mendapat beberapa otonomi dan kebebasan yang tak dinikmati di daratan dan dengan hak pilih universal sebagai tujuan akhirnya.
Kemarahan aktivis prodemokrasi pecah setelah Beijing menolak calon kepala eksekutif untuk pemilu 2017 pada 31 Agustus.
Leung membuat konsesi jelas dengan menawarkan pembicaraan. Sementara Beijing menyatakan bersikap tegas pada para demonstran di Hong Kong.
"Dalam beberapa hari berturut-turut, beberapa orang telah membuat masalah di Hong Kong, mengasut masyarakat atas nama mencari 'hak pilih universal nyata'," kata suratkabar resmi Cina Harian Rakyat, pada Jumat.
Harian tersebut menambahkan, tindakan protes di Hong Kong melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hong Kong. Aksi tersebut juga melanggar prinsip supremasi hukum dan demonstran ditakdirkan untuk gagal.
Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar kantor Leung di pusat kota Hong Kong. Mereka kecewa saat Leung memutuskan untuk tak mundur.
Jumlah mereka semakin berkurang menjelang matahari terbit pada Jumat. Sebagian demonstran berencana kembali bekerja. Sementara sekitar 100 polisi berjaga di gedung.
Sejumlah pengunjuk rasa menduga, pemerintah tengah berupaya mengulur waktu untuk menjawab tuntutan demonstran. Mereka mengklaim pemerintah sesungguhnya tengah menunggu demonstrasi surut.
"Pemerintah sudah memiliki jawaban. Mereka tak akan membiarkan kita memiliki hak pilih universal yang nyata," kata salah satu demonstran, Isaac Chan.
Kelompok mahasiswa sejauh ini menyambut baik tawaran pembicaraan dengan pemerintah. Tapi mereka mendesak pengikutnya untuk tetap melakukan aksi, untuk menjaga tekanan dari pemerintah.
Ekonom ANZ mengatakan, protes Hong Kong sejauh ini telah membawa dampak buruk pada industri perdagangan. Sejauh ini protes berimbas pada sejumlah pengusaha. Pengecer barang mewah, kosmetik, dan barang-barang konsumen yang paling terpukul.
Indeks saham acuan Hong Kong, Hang Sheng, merosot 7,3 persen pada September, sebagian merupakan akibat dari ketidakpastian seputar protes.
Pada Jumat pagi, saham kembali turun satu persen. Protes Hong Kong memicu kekhawatiran sejumlah bank dan perusahaan keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika