REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai gerakan rakyat masih diperlukan untuk mengawal kinerja wakil rakyat.

"Rasionalisasinya dapat disampaikan sebagai berikut, demokrasi kita meletakkan kekuasaan negara pada titik berat parlementer dari pada titik berat eksekutif, “ kata Kiai Hasyim, Ahad (5/10).

Menurutnya, DPR mengambil hak legislatif secara penuh, baik menyangkut anggaran, perundangan dan pengawasan. Disamping itu merambah ke eksekutif dengan mengambil jatah menteri sesuai dangan besar kecilnya partai, sehingga kabinet presidensil menjadi rasa parlementer.

"Sehubungan dengan pengkaplingan kekuasaan eksekutif per kementerian oleh partai politik. Di yudikatif pun ada peran DPR dengan rekomendasi, persetujuan dan fit and propper test . Sehingga secara praktis, legislatif menguasai dan mempengaruhi seluruh trias politika kita," jelasnya.

Ditambah lagi peran DPR dalam menyusun lembaga ad hoc negara, makin menguatkan

wakil rakyat bisa tidak terkontrol dan harus dikontrol rakyat langsung agar tetap berada pada jalur amanat rakyat. "

Dari aturan perundangan yang dibuat wakil rakyat menurut pakar hukum dan ekonomi ada sekitar 20 undang-undang yang sangat pro asing tentang hajat hidup rakyat banyak.

"Tangan MK tidak cukup untuk itu semua. Masalah kemalasan dan kekurangan wakil-wakil rakyat membuka peluang untuk intervensi kepentingan dalam mengambil keputusan melaluai jalur perundang-undangan," ungkap pengasuh PP Al Hikam ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika