REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP), Idrus Marham mengatakan pihaknya akan menghadiri pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019. Dia menilai asumsi KMP akan memboikot pelantikan Jokowi-JK sebagai pikiran kotor.
"Kalau ada pikiran-pikiran KMP akan memboikot pelantikan itu pikiran kotor," kata Idrus kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/10).
Meskipun KMP bersikap kritis terhadap Jokowi-JK namun KMP tetap mendukung pelantikan Jokowi-JK. Pasalnya, kata Idrus, pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi.
"Saya ketika proses pemilu kemarin kritis pada Jokowi-JK tapi setelah menang kita harus menghargai konstitusi itu," ujar Idrus.
Idrus berharap kubu Jokowi-JK tidak berprasangka buruk terhadap KMP. Dia menyatakan tindak politik harus didasarkan pada pikiran dan hati yang bersih.
"Jadi kalau ada pikiran dari mereka akan diboikot, KMP akan boikot itu pikiran kotor," kata Idrus.
Sebelumnya Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani menengarai adanya upaya pemboikotan pelantikan Jokowi-JK oleh KMP. Puan khawatir realisasi dari wacana itu akan menggalkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden.
"Jangan sampai tanggal 20 Oktober terjadi wacana pemboikotan dan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Puan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Puan mengatakan pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019.
"Jadi saya berharap itu proses konstitusional yang harus dilakukan dan tidak boleh terhambat," ujarnya.
Puan mengingatkan rakyat tidak akan tinggal diam apabila KMP memboikot pelantikan Jokowi-JK. Menurutnya rakyat akan marah apabila proses konstitusional pelantikan Jokowi-JK dihambat.
"Rakyat akan marah. Rakyat paham dan tahu, kami tetap optimistis bahwa kami akan tetap bersama-sama rakyat," katanya.