REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengatakan PKB menginginkan agar proses pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

"PPP maunya musyawarah. Ini kan ada komunikasi politik antara koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan koalisi Merah Putih (KMP). Sudah ada contoh dari pemilihan pimpinan DPR yang norak dan memalukan, maka itu belajar untuk pemilihan MPR ini," kata Karding, di komplek parlemen senayan, Jakarta, Senin (6/10).

Hal itu karena menurutnya, MPR sebagai lembaga tinggi negara yang hakikatnya sebaga simbol negara. Di mana, tuturnya, MPR berisi para negarawan yang mementingkan kepentingan umum, bukan pribadi.

Kalau pun, pada akhirnya musyawarah tidak tercapai dan melakukan voting, Karding mengatakan bahwa itu juga adalah pilihan berdemokrasi. Namun demikian, PKB menurutnya akan tetap mengikuti proses voting tersebut. 

Ia mengatakan, PKB tengah melakukan pendekatan personal dan berkomunikasi dengan partai di KMP untuk mengajak bergabung ke dalam KIH. Namun, ia tidak menyebutkan partai apa yang tengah diajaknya.

Menurutnya, Koalisi Indonesia Hebat telah mempersiapkan sedemikian rupa agar terjadi musyawarah mufakat. Dalam Tata tertib (Tatib) MPR, ujar dia, pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan atau voting. Selanjutnya, katanya, kemungkinan akan ada dua partai dari KMP yang bergabung dengan KIH dalam pemilihan pimpinan MPR. 

"Saya gak bisa sebut partainya. Siapa saja yang mau bergabung, silahkan. Kita selalu membuka diri," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika