REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Keberadaan Front Pembela Islam (FPI) dilematis di tengah masyarakat. Mengusung perubahan atas nama syariat Islam, namun dicemooh karena acapkali melakukan kekerasan.
"Saya melihat banyak yang disuarakan FPI baik, tapi mereka harus banyak belajar cara berkomunikasi, etika, moral, dan hukum harus dikedepankan," tegas pengamat komunikasi sosial Universitas Indonesia Devie Rachmawati, Ahad (12/10).
Dari sisi tindakannya, Devie menilai FPI sah-sah saja. Tapi, jadi tidak efektif karena komunikasi mereka cukup buruk. Banyak memori masyarakat yang mengecap bahwa FPI tak mewakili masyarakat, tapi jadi musuh.
Untuk banyak hal, jelas Devie, sebagian masyarakat sepakat dengan aspirasi yang diusung. Tapi, kelakuan para anggotanya dengan merusak fasilitas umum membuat publik membangun ketegangan dengan FPI.
"Masyarakat sebenarnya senang kalau ada kelompok yang menyuarakan kebenaran, tapi ketika caranya tak sesuasi koridor hukum, etika, dan moral, ini bakal jadi bumerang. Terjadi polarisasi masyarakat terhadap berbagai isu, ini membuktikan masyarakat kita sehat. Gejala ini baik, tapi kalau bicara pilihan cara berkomunikasinya harus diperbaiki," jelas Devie.
Dosen Vokasi UI ini pun menyarankan, FPI harus mempelajari dahulu keberpihakan masyarakat serta mengevaluasi aksinya menganut kebenaran yang mana. Karena, ujar Devie, ketika menyuarakan aspirasi orang atau kelompok pasti menyatakan dirinya yang paling benar.
"Ketika ini mewakili aspirasi publik, ini publik yang mana? Mayoritas atau minoritas. Dalam komunikasi bukan hanya konten, tapi juga konteksnya, kondisi saat ini masyarakat dukung atau tidak," paparnya.
Devie menganalisisnya pada arus perlawanan FPI pada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, ormas pimpinan para habib itu tidak melawan Ahok, tapi juga akan melawan masyarakat.
"Masyarakat pada titik tertentu sepakat dengan Ahok, tapi hadirnya FPI pada konteks memang menguntungkan Ahok. FPI tak menyadari cara penyampaian pesan," cetus Devie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika