REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta segera mengambil inisiatif agar PPP tidak pecah. Harus ada upaya paksa agar Suryadharma Ali dan Romahurmuziy mau duduk bersama.

Sekjen DPP PPP Saifullah Tamliha mengakui bahwa muktamar yang diselenggarakan kubunya maupun kubu Romi akan sama-sama bermasalah. Hal ini karena Mahkamah PPP sudah menyebutkan bahwa mukamar PPP yang sah adalah muktamar yang ditandatangani Surya dan Romi. "Ya bisa jadi dua-duanya tidak sah," kata dia.

Dengan posisi seperti ini, menurut dia, Mahkamah PPP yang harus berinisiatif menyelesaikannya. Mahkamah PPP harus memaksa Suryadharma maupun Romi untuk menyelenggarakan muktamar yang disepakati bersama.

Jika tidak ada titik temu, lanjut Tamliha, pihaknya juga akan menyelenggarakan muktamar pada 23 Oktober ini. Dengan begitu bukan tidak mungkin konflik PPP akan makin panjang.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika