REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL-- Para pejabat Uni Eropa tengah mempertimbangkan langkah baru untuk menekan Israel menghentikan pembangunan pemukiman di tanah Palestina. Para diplomat Eropa tersebut mengaku frustrasi melihat peningkatan program pembangunan pemukiman di wilayah tersebut.
Diskusi masih di tahap awal, namun para pejabat Uni Eropa mempertimbangkan untuk menanggapi pembangunan pemukiman dengan larangan mengunjungi Eropa. Eropa juga berencana melihat kembali perjanjian perdagangan bebas dengan Israel, meski belum ada pembicaraan mengenai sanksi.
Dalam beberapa pekan terakhir, pembangunan pemukiman Israel semakin pesat. Israel telah menyita 1.000 hektare tanah Palestina dekat Betlehem, dan berencana membangun 2.600 rumah pemukiman di dekat Yerusalem. Hal tersebut memicu amarah Uni Eropa, Amerika Serikat dan PBB.
Israel sejauh ini kerap mengatakan pemukiman yang dibangunnya legal. Seorang pejabat Israel mengatakan pada Reuters, Selasa (14/10), Eropa lebih baik menekan Palestina untuk hidup sesuai kewajiban mereka dan mengakui legitimasi Israel.
Uni Eropa sebelumnya telah memberlakukan larangan pemberian pinjaman pada lembaga ilmiah Israel yang beroperasi di Tepi Barat. Uni Eropa juga berencana melarang label produk Israel yang dibuat di permukiman Yahudi. Tapi langkah lebih lanjut tengah dipertimbangkan.
Namun Duta Besar salah satu negara Uni Eropa untuk Israel mengatakan, belum ada pembicaraan tentang pemberian sanksi perdagangan terhadap Israel. Tapi ia membenarkan bahwa diplomat Eropa tengah frustasi menghadapi masalah pembangunan pemukiman ini.
Diplomat senior Eropa lain menggambarkan, kesabaran Eropa telah menipis. Sentimen politik menurutnya juga telah bergeser. Pergeseran tercermin dari keputusan Swedia, untuk mengakui negara Palestina. Hal serupa juga dilakukan Parlemen Inggris, yang menyerukan pemerintahnya untuk mengakui negara Palestina.
Sementara itu, seorang pejabat Israel mengatakan Eropa sesat. Ia mengatakan, Eropa hanya berfokus pada satu masalah yaitu, Israel.
"Eropa bisa jauh lebih produktif jika menyampaikan pesan pada Palestina bahwa sudah waktunya bagi mereka secara mendasar menerima legitimasi negara Yahudi," kata pejabat yang meminta tak disebutkan namanya itu.
Selama ini Palestina berharap dapat mendirikan negara dengan wilayah mencakup Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Mereka meenyebut Israel membangun pemukiman untuk memperkuat klaim atas tanah yang direbutnya pada Perang Timur Tengah tahun 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika