REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) 2014-2018 menyampaikan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demi mengisi kekosongan kursi pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Ketua Pansel KPK yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, dua nama yang telah melalui seluruh tahapan seleksi dan akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah M. Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK 2011-2014) dan Roby Arya Brata (Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Sekretariat Kabinet).
Demikian disampaikan Amir dalam pertemuan dengan Presiden di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (16/10).Turut mendampingi Amir sejumlah anggota Pansel KPK antara lain Farouk Muhammad, Rhenald Kasali, Harkristuti Harkrisnowo dan Imam Prasodjo.
Sementara Presiden didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kapolri Jenderal Sutarman. Dalam paparannya, Amir menyampaikan rangkaian kerja Pansel KPK hingga menghasilkan sosok Busyro dan Roby.
Dimulai dari seleksi administrasi (diikuti 104 orang pendaftar), makalah (64 orang hasil seleksi administrasi), profile assement (11 orang hasil seleksi makalah) dan wawancara (enam orang hasil seleksi profile assesment). "Dan yang terpilih dua calon," ujar Amir.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, kedua nama yang dihasilkan Pansel KPK merupakan sosok yang baik dari sisi kepemimpinan, integritas, independensi dan kompetensi. "Kualitas pribadi semacam inilah yang dibutuhkan untuk mencapai KPK dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Amir.
Presiden SBY mengapresiasi kinerja dan kerja keras Pansel KPK. Presiden sengaja mengundang media massa untuk meliput pertemuan ini agar masyarakat Indonesia mengetahui pansel telah bekerja secara profesional, independen dan menjunjung tinggi transparansi. Dalam kesempatan itu, SBY meyakinkan kedua nama yang telah diserahkan Pansel KPK tidak akan diganggu gugat.
Dalam artian, Presiden, melalui Kementerian Sekretaris Negara, akan segera menyampaikan kedua nama kepada DPR untuk segera dibahas dan dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan. Penandatanganan surat dan pengiriman kepada DPR dilakukan Presiden sebelum kunjungan kerja ke DI Yogyakarta.
"Dua nama yang diumumkan Pansel KPK adalah benar. Saya harap, proses di DPR berorientasi pada apa yang menjadi hasil seleksi ini. Saya tidak berharap pemilihan posisi penegak hukum, apalagi KPK, menjadi proses politik yang dilihat dari kacamata politik," ujar Presiden.
Sebagai catatan, pembentukan Pansel KPK memiliki landasan hukum berupa Keppres Nomor 29 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Dalam Keprres yang ditandatangani Presiden SBY pada 23 juli 2014 disebutkan salah satu tujuan Pansel KPK adalah memilih komisioner terkait dengan berakhirnya masa tugas Busyro Muqoddas 10 Desember 2014.
Saat ini, posisi pimpinan KPK ditempati oleh ketua KPK Abraham Samad beserta empat wakil yaitu Zulkarnaen. Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto dan Busyro. Masa bakti pimpinan tersebut, kecuali Busyro, baru akan berakhir pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika