REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari berpendapat Puan Maharani layak menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena mempunyai pengalamanan dan prestasi dalam bidang politik yang merepresentasikan parpolnya.
Puan dengan modal kuat berupa pengalaman dan prestasi sebagai representasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) , layak menjadi menteri, bahkan sekelas menko, ujar Qodari, di Jakarta.
"Puan merepresentasikan partai, karena berposisi Ketua DPP Bidang Politik, di DPR juga menjabat sebagai ketua fraksi. Prestasi dan pengalamannya adalah terlibat langsung dalam dinamika politik partainya yang kemudian menempatkan PDIP sebagai partai penguasa," katanya.
Ia menjelaskan, dari segi pengalaman politik Puan juga punya jaringan kuat karena sudah menjabat ketua fraksi sejak periode lalu. Kemudian, di jajaran pengurus partai dia juga memegang jabatan sentral di bidang politik.
"Menurut saya, Puan adalah politisi yang networking-nya cukup luas, baik latar belakang keluarga maupun pengalaman politiknya di DPR dan DPP. Saya kira untuk kategori politisi sudah cukup layak. Tak jauh beda ketika berbicara soal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar," ucapnya.
Pengalaman Puan dalam politik antara lain dua kali pemilu selalu meraih BPP dan suara terbesar nasional. Puan juga menjadi ketua tim pemenangan Pilkada Gubernur Jawa Tengah. Di tingkat nasional, Puan memimpin PDIP memenangkan pemilu legislatif sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, serta berperan sebagai Ketua BP Pilpres PDIP.
Pada acara partai, Puan juga teruji karena beberapa kali menjadi ketua panitia dalam pelaksanaan perhelatan besar PDIP. Terkait dengan peluangnya di kabinet, nama Puan juga masuk dalam nama-nama yang dirilis oleh Indo Barometer.
Dalam daftar nama calon menteri dari Indo Barometer, Puan masuk sebagai calon Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama nama calon lain yakni Muhaimin Iskandar dan Pramono Anung.
"Nama-nama ini hasil telusuran media massa, info dari kelompok masyarakat, dan narasumber yang dianggap kredibel dan relevan. Namun perubahan dan pergeseran nama-nama calon menteri dan nomenklatur kementerian masih bisa terjadi karena dinamika politik seperti yang sudah dinyatakan oleh Jokowi sendiri," kata Qodari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika