REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Hak Azasi Manusia Imparsial berharap tidak ada tokoh yang diduga melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), yang diangkat menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Imparsial tetap berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi, agar senantiasa melindungi, menegakkan dan menghormati HAM," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indart, Jumat (24/10).

Poengki melanjutkan, bagi Imparsial hal yang paling penting saat ini adalah pemilihan orang-orang bersih, selain dari kasus-kasus korupsi, juga dari kasus-kasus pelanggaran HAM, untuk dapat menduduki jabatan sebagai Menteri dan Pejabat Tinggi Negara yang akan membantu Presiden selama lima tahun ke depan

Untuk itu, Imparsial berharap agar Presiden Jokwoi tidak memilih orang-orang yang diduga melakukan, turut melakukan atau harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

"Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan publik, khususnya korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu,"ujarnya.

Ia mengatakan dengan memilih orang-orang yang bersih dari kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, maka rakyat akan percaya bahwa Jokowi benar-benar menghormati HAM dan tidak akan membiarkan terulangnya pelanggaran HAM di kemudian hari.

"Dengan demikian kami akan memperoleh jaminan dari Bapak Presiden,  bahwa selama masa pemerintahan Bapak, Indonesia akan semakin demokratis dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika