REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan tidak akan ada sistem lelang jabatan untuk mengisi posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, ia lebih baik langsung memilih nama untuk wakilnya kelak.
"Enggak ada lelang wakil gubernur (wagub) kok. Mending dipilih aja, kan kalau menurut Peraturan perundang-undangan (Perppu) saya punya hak memilih," ujarnya, Ahad (26/10).
Setelah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) resmi mengundurkan diri dari jabatan orang nomor satu DKI, Ahok menggantikannya menjadi Plt Gubenrnur. Ia juga akan maju secara resmi memegang jabatan orang nomor satu di Ibu Kota setelah DPRD melantiknya.
Ia menjelaskan dalam pasal 203, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan pemilihan kepala daerah terdapat ketentuan untuk memilh wakil yang diinginkan. Dengan demikian, jika ia sudah resmi menjadi gubernur, maka Ahok dapat memberi dua nama untuk diajukan menjadi pendampingnya kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Kalau menurut tafsiran itu yang saya hanya tinggal ajukan ke pak Jokowi. Saya sih mau ajuin bu Yani jadi wakil," katanya.
Seperti diketahui, Yani, atau bernama lengkap Sarwo handayani merupakan Deputi Gubernur DKI Jakarta di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Sebelumnya, Ahok kerap menyebut Yani sebagai orang yang berpengalaman di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Tidak hanya itu, wanita lulusan Institut tekhnologi Bandung (ITB) tersebut juga dikenal sebagai pejabat yang bekerja keras, jujur, dan bersih.
Menurut Yani sendiri, ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh atasannya yaitu Ahok. Bahkan, ia mengakui bahwa hubungannya dengan pria asal Belitung tersebut sudah selayaknya ibu dan anak.
"Saya selama ini seperti berperan menjadi ibu bagi Ahok di Pemprov DKI," ujar Yani.
Namun, ia menambahkan hingga saat ini belum memikirkan rencana untuk terjun ke dunia politik untuk menjadi Calon Wakil Gubenur. Yani mengaku masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika