Ahad 26 Oct 2014 19:44 WIB

Pengamat: Wajar Saja Puan Disebut Panglima

Rep: c14/ Red: Maman Sudiaman
Presiden Joko Widodo menyalami calon menteri usai mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Ahad (26/10).
Foto: Reuters/Darren Whiteside
Presiden Joko Widodo menyalami calon menteri usai mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Ahad (26/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama-nama sejumlah menteri di Kabinet Kerja sudahdiumumkan Presiden Jokowi, Ahad (26/10). Uniknya, saat membacakan nama-nama menteri itu, Presiden Jokowi menyebut "panglima" ketika memanggil Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terpilih, Puan Maharani.

Pengamat politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari, mengatakan, wajar apabila Presiden Jokowi melakukan demikian. Sebab, sebutan "panglima" itu lebih didasarkan pada pengalaman politik Puan.

"Saya kira, maksud Presiden Jokowi itu penegasan, Puan pernah dalam posisi koordinasi politik di DPR maupun di partai. Karena itu, Presiden ingin ke depannya Puan fokus dalam koordinasi kebijakan di dalam Kabinet Kerja," kata Muhammad Qodari melalui hubungan telepon kepada Republika di Jakarta pada Ahad (26/10).

Menurut Qodari, Puan memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Dan hal itu dinilai bermanfaat besar bagi Presiden Jokowi sendiri. Di samping bahwa Puan merupakan representasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di dalam kabinet.

"Itu tidak bisa kita nafikan," ujar Qodari.

Dari ke-34 nama yang menjadi menteri pada Kabinet Kerja, sebagian berasal dari kalangan politikus. Nama-nama itu juga telah melewati proses seleksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasilnya berupa masukan kepada Presiden Jokowi dalam menyusun komposisi kabinet.

Dari proses seleksi itu, diharapkan hanya kalangan politikus bersih yang masuk ke dalam jajaran kabinet. Terkait nama-nama yang kabarnya bermasalah, Qodari mengatakan, sebaiknya untuk persoalan keadilan dikembalikan kepada proses hukum atau lembaga yang berwenang.

"Tapi, yang saya tahu, Komnas HAM tidak diikutkan dalam proses menyeleksi nama-nama itu," kata Qodari.

Terakhir, Qodari berharap agar Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi segera bekerja keras untuk bangsa Indonesia begitu dilantik.

"Secepatnya kerja. Seperti tadi kita lihat, para menteri disuruh berlari-lari ketika dipanggil oleh Pak Jokowi," ujar Qodari.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

  • Sangat tertarik
  • Cukup tertarik
  • Kurang tertarik
  • Tidak tertarik
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement