REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan memberikan satu kesempatan bagi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bekerja. "Karena ini pilihan presiden, kita menghargai," kata politisi Partai Gerindra ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/10).
Menurutnya, pada Ahad (26/10), pimpinan DPR sudah menyampaikan sikap atau pertimbangan menyangkut penggabungan atau pemisahan nomenklatur kabinet, dan juga implikasinya terhadap anggaran dan birokrasi. Menurutnya, biasanya hal itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu menurutnya, kini bukan saatnya untuk belajar, tetapi untuk bekerja.
Dengan perubahan nomenklatur kabinet tersebut, menurutnya akan berhadapan dengan penyesuaian dan perubahan. Karena itu, DPR mengharapkan pemerintah bisa bekerja dengan cepat. Sementara, DPR menurutnya akan menjadi lembaga yang mempercepat proses kebijakan pemerintah, selama itu untuk kepentingan rakyat.
Mengenai menteri yang berasal dari kalangan partai politik, ia menilai jabatan di parpol tidak menjadi masalah. Karena menurutnya, pekerjaan di bidang politik kini ringan dan bisa ditangani oleh pihak lain dalam parpol. Agenda dalam parpol saat ini, katanya, adalah kegiatan yang normal dan rutin. Hal itu kembali pada kebijakan presiden sendiri, jika presiden meminta menterinya keluar dari parpol.