REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, yang berlangsung di Jakarta, sah karena sesuai dengan AD/ART partai bersangkutan.

"Kita negara hukum. Kita sudah yakin bahwa muktamar ini sah menurut AD/ART PPP," kata Prabowo seusai menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/10).

Prabowo mengatakan menurut undang-undang semua perselisihan partai harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai, dan apabila belum bisa maka diselesaikan melalui pengadilan.

Karena itu, mantan Danjen Kopassus itu menilai keputusan pemerintah melalui Menkum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya, mungkin adalah bentuk kekhilafan pemerintah.