REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ikut mengawasi aksi kriminal pencurian kapal di Indonesia.

Untuk itu, Susi membuat gebrakan baru dengan membuka akses data Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada publik. Hal ini menurutnya, untuk mengajak serta masyarakat mengawasi secara langsung kinerja KKP dan juga monitoring pencurian ikan yang menjadi salah satu PR kementerian kelautan dan perikanan.

"Hari ini saya publish data kami supaya kita semua bisa berpartisipasi dalam program pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan," jelasnya. Susi mengaku, dalam beberapa hari terakhir dirinya banyak ditanya perihal illegal fishing. Dia menegaskan bahwa legal ataupun tidak, kalau prakteknya salah maka harus dilakukan penataan ulang.

Susi menjelaskan, dari total 5329 kapal muatan yang terdata, dengan alokasi BBM 2,1 juta kilo liter pertahun dan subsidi 11,5 triliun rupiah,  Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB) yang didapat hanya 300 miliar rupiah.

"Negara rugi hampir 11 triliun, ini satu hal yang tidak boleh terjadi lagi," ujar Susi.

Susi menargetkan agar KKP mendapat pendapatan yang setara dengan buat dikeluarkan negara. "Subsidi adalah cost. Dan pendapatan yang didapat hanya 20% saja. Secara komersil ini 'not make sense'."

Susi sekali lagi meminta seluruh data KKP dapat diakses oleh semua stake holder, termasuk pelaku bisnis, pejabat daerah, media massa, dan rakyat.

Susi menekankan bahwa dirinya bertekad untuk membangun industri perikanan yang berkelanjutan dan berkaidah lingkungan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika