REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Purwo Santoso menilai, rencana kemendagri memprioritaskan penambahan dua provinsi di Papua dengan alasan intervensi asing agak janggal.

Meski berdalih untuk kepentingan nasional, alasan pengajuan daerah pemekaran harus melalui kajian strategis. Bukan hanya langkah politik pragmatis semata.

"Alasan itu tidak boleh dikatakan secara spontan, tetapi ada kajian yang menelaahnya terlebih dahulu. Kalau intervensi itu kan tugasnya pemerintah pusat mengatasi. Caranya kan banyak, kenapa harus dpilih cara itu (pemekaran)," kata Purwo saat dihubungi Republika, Jumat (31/10).

Menurutnya, misi utama pembentukan daerah pemekaran adalah membuat akselerasi pelayanan publik. Sehingga negara hadir tidak hanya bagi elite di daerah. 

Khusus untuk Papua, lanjut dia, masalah yang begitu banyak tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang cenderung pragmatis.

"Masalah Papua itu luar biasa, langkah penyelesaiannya harus luar biasa. Bukan langkah yang hanya bisa meredam untuk sesaat saja," ujarnya.

Purwo khawatir, langkah mendagri memprioritaskan pemekaran Papua menjadi dua provinsi baru hanya sebagai kebijakan pragmatis. Yaitu hanya untuk meredam kemarahan beberapa pihak yang merasa dirugikan karena penundaan pengesahan DOB pada periode DPR lalu.

"Kalau masalahnya karena khawatir intervensi asing, itu kan ada kaitannya dengan intelijen. Tapi kalau pusat bisa menjustifikasi alasannya dengan kajian yang masuk akal, maka harus kita hormati," kata dia.

Menurut UU Nomor 23/2014 tentang Pemda, Purwo melanjutkan, pemerintah pusat memang bisa mengusulkan DOB dengan alasan kebijakan strategis nasional. Namun, prosedur pengajuan seperti kajian tentang alasan strategis nasional, daerah persiapan, evaluasi sebelum ditetapkan menjadi DOB tetap harus berjalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika