REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto, menegaskan kondisi kegaduhan politik di DPR cukup mengganggu kinerja pemerintah. Tedjo akhirnya meminta unsur pimpinan DPR yang telah terpilih untuk bisa menyelesaikan kericuhan tersebut.

Tedjo menilai, kekisruhan yang terjadi antara anggota DPR terjadi lantaran ketidakdewasaan di antara para anggota DPR. Mereka, ujar Tedjo, masih terbawa residu pemilihan umum, baik pileg ataupun pilpres.

Bahkan, Tedjo menyebut anggota DPR yang ada saat ini seperti bukan wakil rakyat, tapi dari wakil golongan saja. ''Setelah mereka terpilih di DPR. Mereka adalah wakil rakyat, seharusnya sudah tidak ada lagi kelompok merah putih dan kelompok lainnya. Ini yang tidak boleh,'' kata Tedjo ketika ditemui Republika Online (ROL), di Kantor Kemenkopolhukam, Jumat (31/10).

Menurut mantan KSAL itu, DPR harus bisa segera menyelesaikan masalah internal yang terjadi di tubuh lembaga parlemen tersebut. ''Kita minta mereka untuk menyelesaikan masalah internal mereka. Jika tidak kunjung selesai, hal itu justru akan menghambat jalannya pemerintahan,'' ujar Tedjo.

Tedjo menilai, kisruh ini juga berpotensi menggangu stabilitas politik, stabilitas keamanan, dan juga mengganggu masalah ekonomi, seperti pasar, kurs, dan investasi.

Tidak hanya itu, fungsi-fungsi DPR seperti fungsi-fungsi penetapan anggaran dan legislasi bakal terganggu. Kondisi-kondisi ini, ujar Tedjo, bakal menghambat pemerintah. ''Nanti bisa tidak jalan semua. Pemerintah bekerja terus butuh untuk bekerja. Anggaran itu bukan untuk pemerintah kok, tapi untuk rakyat,'' lanjut Tedjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika