REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan ada penyelesaian secara damai terkain munculnya pemipinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan yang dibuat oleh kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya, akan lebih baik jika DPR hanya ada satu.

Menurut Jk seharusnya penyelesaian masalah DPR tandingan ini harus dilakukan terlebih dahulu oleh anggota DPR sendiri.

“DPR yang harus lebih dulu menyelesaikan dengan musyawarah kalau tidak bisa tentu pemimpin negara harus ikut serta,” katanya usai menghadiri munas PBNU, Sabtu (1/11).

Namun, lanjut JK untuk saat ini pimpinan negara tidak harus turut campur dalam permasalahan yang sedang bergolak di kalangan wakil rakyat ini.

“Sementara ini, pimpinan negara tidak usah ikut serta, karena teman-teman sedang berusaha bermusyawarah,” ungkapnya.

Disinggung masalah pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) Pabowo Subianto terkait masalah DPR tandingan ini, JK mengisyaratkan telah ada kesepakatan. “Ini kan tinggal pelaksanaan, secara prinsip kita setuju. Tinggal pelaksanaan lebih intensif saja,” ungkapnya.

Secara pribadi, JK menginginkan tidak mengharapkan adanya DPR tandingan yang dibuat oleh KIH ini. “Say sih berharap tidak adalah yang namanya tandingan-tandingan seperti ini,” katanya.

Oleh karenanya, JK berharap akan sesegera mungkin mencapai kesepakatan antara DPR KIH dan DPR KMP.

“Karena ini harus dimusyawarahkan. Kita harapkan persatuan mencapai musyawarah yang baik dan adil,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika