REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk menyelesaikan dualisme pimpinan DPR yang saat ini sedang berlangsung diparelmen, pimpinan partai diminta turun gunung untuk menenangkan pada kader-kadernya di fraksi DPR. Sehingga konflik yang ada tidak berlarut –larut.

"Pemimpin partai seharusnya turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Karena kan fraksi –fraksi yang ada itu kepanjangan tangan dari partai," kata Agung laksono, mantan ketua DPR periode 2004 -2009, kepada Republika di Bandung, Sabtu (1/11).

Agung mengatakan para pimpnan partai –partai yang berseteru harus bertemu untuk memusyawarahkan permasalahan ini. Karena pimpinan partai juga berperan dalam munculnya DPR tandingan. KMP juga harus memberikan ruang kepada KIH untuk berbagi pimpinan komisi sehingga tidak terlihat serakah. Menurut Agung, konflik di parlemen sudah terjadi pada tahun 2004. Namun, Agung mengatakan tidak pernah sampai sekeras ini.

"KMP harus membuka ruang bagi KIH untuk masuk ke pimpinan DPR dengan musyawarah," ujar Mantan Menkokesra tersebut.

Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan bahwa keberadaan DPR tandingan ini tidak dianggap sebagai permasalahan dewan. Karenanya, Setya mengatakan bahwa anggota DPR tetap menajalankan fungsinya seperti biasa karena tidak tingin terpengaruh konflik yang ada..

"Yang jelas kita tidak permasalahkan, kita juga pernah melihat hal –hal itu. Karena senin juga kita kan melakukan rapat pengganti badan musyawarah. Mengatur mitra –mitra kerja," kata Ketua DPR RI, Setya Novanto kepada Republika, saat akan menghadiri rapat konsultasi nasional di hotel Hilton, Bandung, Sabtu (1/11).

Setya mengatakan bahwa dirinya tidak ingin kinerja DPR terganggu akibat adanya DPR tandinagn yang dibuat oleh koalisi Indonesia hebat atau KIH. Sehingga senin besok, kata Setya, anggota dewan akan bekerja seperti biasa. "Enggak (terhambat, Red), kita jalan terus, Senin rapat bamus setelah itu rapat paripurna," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika