REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menolak rencana pembangunan gedung DPR baru di periode 2014-2019. Ia pun menganalogikan rencana tersebut jauh berbeda dengan sikap presiden Joko Widodo yang memakai Kijang sebagai kendaraan dinas.

"Ya gaklah. Pak Jokowi aja naik Kijang, gak usah lah," ujarnya kepada wartawan seusai diskusi di Warung Daun, Sabtu (1/11).

Namun, saat ditanya lebih lanjut seputar rencana pembangunan gedung tersebut. Ia menolak untuk melanjutkan pembicaraan. "Tanya mereka saya gak mau jawab itu," ungkapnya.

Sementara, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan dengan UU MD3 yang baru memang terjadi penambahan staf ahli dan anggota sehingga ruangan di DPR terbilang masih kurang dan perlu ruangan baru.

"Apakah ada penambahan ruangan (gedung baru) atau menyiasati ruangan atau lainnya itu opsi pimpinan," katanya.

Saat ditanya apakah dirinya setuju dengan pembangunan tersebut. Ia menuturkan kebutuhan gedung akibat penambahan anggota memang diperlukan.

Namun, apakah kebutuhan tersebut dilakukan dengan membangun atau pemanfaatan yang ada itu harus dikaji. "Kondisi ruangan di DPR kurang memadai," katanya.

Terkait adanya bancakan jika proyek pembangunan dilakukan. Menurutnya, kemungkinan adanya bancakan itu ada di lingkungan pemerintah dan DPR. Maka itu, pengawasan dari pemerintah dan DPR harus kuat.

Sebelumnya, Roem Kono, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengatakan banyak ruangan dan fasilitas di gedung DPR yang tidak layak. Sehingga gedung baru perlu dibangun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika