REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyepakati penambahan jumlah pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai syarat damai dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal itu dinilai sebagai bentuk keberhasilan KIH dalam menekan KMP.

“Ini bahasa pemalakan. Kita minta kalau nggak mau kita gangguin. Makanya kita (KMP) kasih saja,” kata politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/11).

Menurut Desmond, KMP merasa kasihan lantaran terus didesak KIH untuk berbagi posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan. KMP, lanjutnya, tidak ingin kinerja DPR terganggu hanya karena KIH belum menyerahkan nama anggota di AKD.

Desmond menilai KIH sebagai kelompok politik yang tidak siap kalah. Padahal mestinya KIH menjadikan kekalahan mereka di parlemen sebagai pelajaran ke depan. Bukan malah mengganggu proses kerja DPR dengan pemerintah.

"Menang pilpres kalah di DPR, mereka gangguin menteri nggak datang ke DPR," katanya.

Desmond mengatakan, sikap KMP yang memborong habis seluruh posisi pimpinan AKD tidak melanggar hukum. Buktinya, KIH tidak berani melaporkan KMP ke aparat penegak hukum mesti merasa diperlakukan tidak adil.

Desmond berharap semua politikus di KIH bisa belajar menghormati proses politik dengan tidak merekayasa undang-undang.

"Ini bicara negarawan atau politik akal-akalan," ujar wakil ketua komisi III DPR ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika