REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPR akan memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan sejumlah program, terutama peluncuran tiga "kartu sakti" oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan, sampai saat ini, pemerintah sama sekali belum mendapatkan jawaban soal pos anggaran yang digunakan pemerintah dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Kita akan mengundang kementerian yang ada, terutama menko-menko. Pimpinan DPR akan menggundang bebrapa menko untuk menjelaskan program-program yang ada, agar komisi-komisi yang mulai bekerja juga bisa menyesuaikan," ujar Novanto, dijumpai dalam kegiatan evaluasi program MNDGs di Surabaya, Rabu (12/11).

Menurutnya konsep penerbitan bantuan untuk rakyat melalui "kartu sakti" sebenarnya sudah diawali sejak pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti dalam JKN-BPJS atau BLSM. Hanya saja, pada era Presiden Jokowi, menurut Novanto, belum ada penjelasan soal pos dana yang digunakan.

"Apabila penggunaan dana yang berkaitan sudah disetujui oleh DPR sebelumnya, tentu tidak masalah untuk dilaksanakan. Tetapi jika berimplikasi dengan penggunaan uang negara di luar itu, harus dikaji DPR," katanya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, penerbitan ejumlah bantuan yang berbarengan dengan rencana penaikan harga BBM tersbut harus tepat sasaran.

"Yang penting untuk kepentingan rakyat miskin. Jika system yang lama kurang baik, harus diubah dengan sistim terbaik, jangan sampai rakyat yang paling miskin tidak menerima," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika