REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Para menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga kini masih kompak untuk irit bicara mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdisi.

Sejauh ini, yang sudah pasti baru berupa waktu kenaikan yang bakal dilakukan pada November ini. Sementara besaran harga kenaikan BBM masih menjadi tanda tanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah punya alasan tersendiri mengapa irit bicara mengenai kebijakan-kebijakan krusial yang salah satunya adalah kenaikan BBM.

Dalam mengumumkan kebijakan, memerlukan momen tepat. Apalagi jika kebijakan itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Jadi ada normanya bahwa tidak bisa menyampaikan hal yang belum diputuskan. Kalau suatu proses kebijakan belum matang, tapi dia tiba-tiba jadi wacana, itu bisa merugikan kepentingan masyarakat. Dampaknya banyak," kata Andrinof dalam acara Media Gathering di Bandung, Jumat (14/11).

Karena itu, ia berharap para awak media dapat mengerti dengan kondisi saat ini. Ia menyadari bahwa media sangat membutuhkan informasi mengenai isu kenaikan BBM.

"Jadi minta maaf kalau ketika saya sebagai analis dan pengamat, apa pun selalu  saya jawab. Yang tidak mengerti pun saya jawab," ungkapnya.

"Tapi sekarang tidak. Saya menjadi bagian dalam proses pembuatan kebijakan. Ada proses lain yang harus saya pikul. Harus memperhitungkan bagaimana rencana itu siap diimplementsikan. Yang penting bagaimana kebijakan didukung oleh argumentasi yang kuat," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika