REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengajuan hak interpelasi anggota DPR akan diputuskan pembahasannya setelah rapat pimpinan DPR, Selasa (25/11) besok.

Setelah dipastikan akan masuk pembahasan sidang paripurna, Presiden Jokowi harus siap-siap untuk memenuhi undangan DPR terkait interpelasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau ingin jaga etika, datang saja sendiri, itu lebih bagus," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Senin (24/11).

Dalam sistem presidensial, ujarnya, selalu diasumsikan bahwa setiap kebijakan datangnya dari Presiden, bukan orang lain. Sebab itu, yang harus memenuhi undangan interpelasi kebijakan kenaikan harga BBM adalah lembaga kepresidenan. Meskipun selama ini, terkadang masih diwakilkan oleh menteri.

Fraksi-fraksi di DPR saat ini memang sedang menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi pada Presiden terkait kebijakan menaikkan harga BBM. Beberapa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menginisiasi pengajuan hak interpelasi ini.

Pengajuan interpelasi ini akan dibawa ke sidang paripurna apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan atau tidak. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian kapan interpelasi akan diajukan ke Presiden karena belum ada sidang paripurna.

Fahri yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, belum mengetahui sejauh apa perkembangan dukungan dari anggota dewan untuk mengajukan hak yang melekat di anggota dewan ini.

"Itu aktivitas anggota dewan, bukan pimpinan, jadi berapa jumlah dukungan belum tahu," imbuh dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika