REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Organisasi Comitee (OC) Munas Golkar ke IX, Ahmadi Noor Supid mengatakan dalam AD/ART Partainya tidak ada istilah presidium. Untuk itu ia tegas menolak pembentukan  presidium penyelamat partai tersebut.

"Di dalam AD/ART kita tidak mengenal yang namanya presidium,"ujar Supid di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11).

Ia mengatakan penolakan terhadap PPP diatas, juga muncul dari kader-kader Golkar di DPD Tingkat I dan II. "Saya dengar teman-teman di provinsi dan Kabupaten mengatakan mereka juga menolak dengan tegas,"terang Supid.

Mengenai hal tersebut, Ia mengatakan Golkar akan memberi sanksi kepada mereka. Yang dianggap melanggar aturan. Seperti apa sanksinya akan dirapatkan dalam internal partai.

"Karena ini pencemaran nama baik partai, jadi sudah pasti tinggi sanksinya,"ungkap Supid.

Ia menyesalkan adanya manuver tersebut. Karena menurutnya kader yang membuat PPP adalah para pengurus Golkar, yang seharusnya paham aturan main.

"Saya sesalkan Agung Laksono pernah beberapa kali menjabat ketua bidang organisasi artinya sangat paham tentang aturan,"kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika