REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Presiden Joko Widodo mengatakan, pihak Pemerintah Pusat hingga Daerah mesti melakukan penghematan anggaran yang dapat disisihkan untuk alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang bermanfaat.
"Pusat dan daerah semuanya harus melakukan penghematan," kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Kota Bengkulu, Rabu (26/11).
Menurut Jokowi, penghematan anggaran itu harus dilaksanakan untuk dipergunakan sebanyak-banyaknya bagi anggaran pembangunan bagi semua daerah.
Presiden mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut dalam sejumlah kesempatan seperti saat memberikan arahan kepada para gubernur.
"Kemudian (penghematan itu) didorong untuk ke anggaran pembangunan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (17/11) mengatakan, penghematan anggaran belanja barang dan pegawai salah satunya dilakukan dengan membatasi kegiatan rapat di luar kantor.
"Penghematan ini dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain," kata Yuddy Chrisnandi.
Yuddy menuturkan langkah-langkah penghematan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing instansi, tanpa mengurangi efisiensi kinerjanya terhadap masyarakat.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat sebesar Rp16 triliun dipergunakan untuk infrastruktur.
"Semuanya untuk mendukung yang diprioritaskan itu, prioritasnya itu infrastruktur, infrastruktur juga ada prioritasnya, yang diperuntukkan untuk peningkatan produksi pangan, irigasi, waduk, dan lain-lain," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/11).
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga masih menghitung efisiensi mata anggaran lainnya yang selama ini tidak efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika