REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -– Langkah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang melarang kepolisian untuk memberi izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali menuai berbagai tanggapan. Pakar Komunikasi Politik Heri Budianto menilai tindakan Tedjo tergesa-gesa.

Heri menyayangkan tindakan Tedjo yang melayangkan surat kepada pihak kepolisian pada Selasa (25/11) ini. Heri menilai Menko Polhukam terlalu cepat dalam mengambil langkah tersebut. Menurut Heri, pemerintah belum perlu turun tangan terkait masalah internal Partai Golkar ini. “Persoalan-persoalan internal partai politik itu biarlah diselesaikan oleh partai,” ujar Heri kepada Republika Online (ROL), Rabu (26/11).

Selain itu, tindakan Menko Polhukam ini juga dinilai terlalu jauh dan beresiko terhadap citra pemerintahan. Heri menyatakan, intervensi pemerintah terhadap permasalahan internal Partai Golkar ini beresiko menimbulkan anggapan pemerintah memiliki kecondongan pada salah satu kubu dalam Partai Golkar. “Jangan memerintah terlalu jauh sehingga pemerintah tidak dituduh berpihak pada kelompok tertentu,” jelas Heri.

Heri juga melihat, ada dua faktor pemuicu konflik yang perlu diselesakan oleh Golkar. Ada permasalahan internal dan eksternal yang dinilai Heri mungkin mempengaruhi konflik internal Partai Golkar ini. Faktor internalnya ialah ketidakdewasaan tiap-tiap kader dalam menyikapi perbedaan. Sedangkan faktor eksternalnya, bisa jadi dikarenakan adanya intervernsi dari pihak lain. “Karena Golkar menjadi perebutan bagi Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat,” lanjut Heri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika