REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah didorong menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan sampai ke level 65 dolar AS per barel. Sedangkan selisih premium dengan pertamax hanya mencapai Rp 1450.
Pengamat ekonomi dari Institut Publik Indonesia (IPI) Karyono Wibowo mengatakan harga minyak dunia mengalami tren penurunan terus dalam lima tahun terakhir. Jika pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, lanjutnya, akan meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing produk dalam negeri.
"Kalau masyarakat bisa membeli minyak dan gas dengan murah maka akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat kompetitif karena seluruh barang-barang yang ada diproduksi dengan energi," kata Karyono, seusai acara diskusi bertema Prospek Migas Nasional di Bawah Direksi Baru Pertamina, di WM Dapur Selera, Ahad (30/11).
Menurutnya, jika harga minyak bisa terjangkau maka cost produksi menjadi turun. Sehingga barang-barang produksi dalam negeri bisa berkompetisi dengan barang-barang dari luar negeri. Apalagi Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dimana arus barang dari luar negeri bebas masuk ke dalam negeri. "Kalau produk dalam negeri tidak bisa berkompetisi dari segi kulitas dan harga maka akan tergilas oleh MEA dan kalah bersaing," imbuhnya.
Meskipun dia meyakini minyak atau energi bukan satu-satunya variabel penentu harga, namun posisinya vital. Produksi sangat tergantung pada energi. Bahkan, energi tidak hanya menghasilkan barang tapi variabel pembentuk harga karena semua barang diangkut dengan transportasi dan mesin-mesin pabrik digerakkan dengan energi. Sehingga harga energi harus bisa dijangkau oleh masyarakat.
Dia menyayangkan selama ini Pemerintah selalu terombang- ambing oleh kebijakan Internaional dalam menetukan kebijakan energi nasional. Padahal sebagai bangsa merdeka Indonesia punya hak menentukan nasib bangsa, termasuk kebijakan sektor energi. Dia mencontohkan negara Venezuela, Cina, Bolivia, dan Iran yang bisa menetukan sendiri kebijakan energinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika