Ahad 30 Nov 2014 18:23 WIB

Hadapi Demo, Polisi Harus Hentikan Kekerasan

Rep: Elba Damhuri/ Red: Bilal Ramadhan
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banten demo menolak rencana kenaikan harga BBM di Serang, Selasa (11/11).
Foto: Antara
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banten demo menolak rencana kenaikan harga BBM di Serang, Selasa (11/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tindak kekerasan kepolisian yang terjadi sejak Joko 'Jokowi' Widodo menjabat sebagai Presiden RI banyak mendapat kecaman berbagai kalangan. Kekerasan kepolisian makin meningkat sejak dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu unjuk rasa di beberapa daerah yang berujung bentrok dan jatuh korban.

Forum Mahasiswa IISIP (Formasi) dan Kesatuan Aksi Wanita IISIP (Kanita) yang selama ini aktif menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM mendesak kepolisian menghentikan aksi kekerasan.

Ketua Formasi IISIP, Suaib mengatakan belum genap 100 hari saja rezim jokowi-JK dalam menjaga kebijakannya telah bertindak keras terhadap unjuk rasa yang dilakukan rakyat.

Dalam setiap unjuk rasa yang dilakukan baik itu oleh buruh, petani, mahasiswa dan masyarakat, kata dia, selalu berujung represif dan jatuh korban bahkan dua nyawa melayang dalam aksi menolak kenaikan BBM.

“Ada enam buruh ditangkap di Bekasi, ibu-ibu petani Rembang harus ikut merasakan bogem mentah polisi, dan dua mahasiswa meninggal dunia di Makassar," kata Suaib, Ahad (30/11). Ia menganggap hal ini merupakan cara cara Orba yang sedang dipraktikkan rezim Jokowi-JK.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement