REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Golkar sedang menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali mulai Ahad (30/11) kemarin. Beredar isu munas partai berlambang pohon beringin di Bali itu ingin mengaklamasi Aburizal Bakrie untuk menduduki kursi ketua umum.

Mantan ketua Umum partai Golkar, Jusuf Kalla berpendapat bahwa aklamasi bisa dan boleh terjadi dalam pemilihan ketua umum partai. Namun, kata dia, aklamasi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang fair. "Boleh saja (aklamasi) kalau itu fair caranya," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (1/12).

JK yang kini menjabat sebagai wakil Presiden RI ini mengatakan proses yang tidak fair dalam Munas Golkar ini sudah terlihat sejak awal. Sebab, dengan menutup kesempatan atau melarang orang lain menjadi calon ketua bukan proses yang fair. "Itu namanya rekayasa," jelasnya.

Namun, JK menolak untuk mengatakan bahwa Munas partai Golkar di Bali sudah melanggar AD/ART. Pasalnya, Munas baru digelar sehari. Mantan politisi Golkar ini menilai melanggar AD/ART dapat dilihat nanti dalam perkembangan Munas hari selanjutnya.

Hanya saja, kalau melanggar AD/ART maka JK khawatir akan terjadi perpecahan di tubuh Golkar. Sebab, banyak kader Golkar pasti yang tidak menerima keputusan Munas Bali. "Kalau tidak menerimakan menimbulkan perpecahan lagi kan," tegas JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika