REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad menegaskan menolak rencana moratorium PNS yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Idris mengatakan saat ini Kota Depok masih kekurangan pegawai negeri sipil.
"Kita menolak Monotarium di Depok. Didaerah lain sih terserah, tapi jangan di Depok," ujar Idris saat ditemui Republika, Kamis (4/12).
Ia menjelaskan,saat ini kota Depok memiliki 8.000 pegawai negeri sipil. Menurutnya jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk kota Depok. Sehingga perlu ada penambahan pegawai untuk memaksimalkan kerja. Idris mengatakan kota Depok perlu menambah 8.000 pegawai negeri sipil lagi untuk bisa memaksimalkan kerja.
"Kita butuh 16.000 lah, apalagi dalam sektor guru dan petugas pamong praja," tutup Idris, Kamis (4/12).
Idris menjelaskan misalnya saja untuk personil Satpol PP saja kota Depok hanya mempunyai 100 personil. Menurutnya dengan banyaknya Perda yang diterbitkan oleh pemkot, maka perlu adanya penambahan personil Satpol PP
Ikuti Whatsapp Channel Republika