REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, mengatakan partai Golkar harus konsisten atas perjanjian yang telah ditandatangani antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat.
Perjanjian tersebut ialah pimpinan DPR, MPR dan KMP menyetujui Perppu yang ditandatangani presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya harap KMP bisa konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang ditandatangani. Karena walaupun politik kadang penuh tipu muslihat, tapi jangan kita mengajari rakyat," kata Tamliha, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Ia mengatakan, partai politik adalah sumber kader bangsa untuk berbangsa dan bernegara. Karenanya jika ada yang mengkhianati perjanjian tersebut, Tamliha menilai ia tidak layak menjadi teladan bangsa dan negara.
Bahkan menurutnya, ia menjadi salah satu orang yang menandatangani perjanjian KMP dengan partai Demokrat.
"Saya orang yang terakhir tandatangani, setelah SBY tandatangan. Pada 1 Oktober di hotel Mulia kamar 3112 pukul 19.00. Jadi kalau ada yang mengkhianati, saya bisa tuntut ke pengadilan sebagai sebuah penipuan, karena saya diminta tandatangan sebaga Sekjen PPP," tambahnya.
Atas perjanjian tersebut, Tamliha juga berharap anggota fraksi PPP bisa menyetujui Perppu pilkada langsung. Terlepas itu, baik di pihak KIH maupun KMP.
Ia meyakini baik Romahurmuziy maupun Djan Faridz akan konsisten dengan Perppu pilkada. Karena menurutnya, Djan Faridz juga terlibat dalam negosiasi kesepakatan Perppu tersebut. Ia mengatakan, tidak perlu menolak Perppu pilkada. Ia menilai, Pilkada melalui DPRD akan membuat negara terkotak-kotak.
"Saya pikir PPP tidak akan berubah, karena prinsip PPP adalah istiqomah. Bujukan Golkar tentu tidak akan dilayani oleh PPP," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika