REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku optimistis DPR akan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU, meskipun satu partai dalam Koalisi Merah Putin menyatakan akan menolaknya.

"Kami merasa cukup yakin karena sebagian besar teman-teman DPR itu tidak ingin mempermalukan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang menerbitkan Perppu tersebut," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat.

Dia yakin sikap Partai Golkar tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pembahasan Perppu Pilkada di DPR. Pemerintah pun akan berupaya melakukan lobi-lobi politik kepada partai lain di Koalisi Merah Putih guna meloloskan Perppu tersebut.

"Saya pikir teman-teman di DPR semangatnya sama (dengan Pemerintah), yakni sangat penuh mendukung kebijakan Pemerintah yang pro-rakyat. Soal ada partai yang mengambil sikap lain itu hak internal mereka," jelasnya.

Dalam Munas Partai Golkar IX di Bali, Ketua Umum Aburizal Bakrie menyatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD, sehingga partainya akan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014 disahkan menjadi Undang-undang.

Menanggapi sikap Partai berlambang pohon beringin tersebut, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun "mikroblogging" Twitter miliknya, Kamis malam (4/12), mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. SBY menuduh Partai Golkar melanggar kesepakatan antara Koalisi Merah Putih dengan Partai Demokrat.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, kesepakatan yang telah disetujui bersama itu antara lain memberikan dukungan untuk Perppu Pilkada. SBY pun tak ketinggalan untuk mengerahkan pasukannya di Partai Demokrat untuk merapat ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika