REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Johannes Serang Keban menilai Musyawarah Nasional IX yang digelar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta, terlalu dipaksakan.
"Kami solid memiliki sikap politik bahwa yang sah ya Munas di Bali," katanya di Yogyakarta, Ahad (7/12).
Ia memastikan seluruh kader Golkar DIY dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota solid tidak akan menghadiri Munas Jakarta. Meskipun, ia mengklaim, sempat mendapatkan tawaran materi yang besar jika hadir.
"Kami tidak hadir, karena kami juga menilai bahwa Munas kali ini syarat intervensi dari eksternal partai. Kalau itu (intervensi) tidak ada mungkin beda ceritanya," kata dia.
Menurut dia, pelaksanaan Munas IX di Jakarta memiliki peluang kecil untuk dihadiri mayoritas DPD I. Sebab, dia menilai, sebagian besar pengurus DPD tingkat I partai itu di berbagai daerah telah menghadiri Munas di Bali.
"Walaupun DPD kabupaten/kota banyak yang hadir, kalau tingkat DPD I tidak ada yang hadir maka inkonstitusional," kata dia.
Seyogianya, ia berpendapat, para kader kubu Agung Laksono dapat menghadiri Munas yang berlangsung di Bali pada Minggu (30/11) lalu, sehingga dapat terjadi rekonsiliasi yang akan mempertemukan seluruh kader guna menghimpun kembali kekuatan partai.
"Teman-teman mestinya kemarin ke Bali. Kalau bersatu itu kan bagus sekali," kata dia.
Kelompok Agung Laksono yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar telah menggelar munas tandingan mulai Sabtu (6/12) hingga Senin (8/12) di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
Munas itu merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.
Terdapat tiga kandidat calon ketua umum Golkar yang akan bertarung dalam Munas itu, yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika