REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengindikasikan bahwa legalisasi minuman keras (miras) dapat mengurangi resiko miras oplosan mendapat tentangan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI menyatakan legalisasi miras tak menjamin peredaran miras oplosan dapat ditindak dengan baik.

"Tidak ada jaminan kalau miras dilegalkan, miras oplosan itu tidak diproduksi," ujar Juru Bicara HTI Ismail Yusanto pada Republika Online, Kamis (11/12). Ismail justru memiliki pandangan yang berbeda dari Ahok. Dengan adanya pelarangan miras saja, korban berjatuhan. Jika miras dilegalkan bahkan ada kemungkinan miras oplosan ini makin menjamur. Pasalnya, masyarakat akan menjadi lebih leluasa karena miras sudah legal. Dan dampak dari ini ialah korban yang jatuh akibat miras oplosan justru akan semakin banyak.

Ismail juga tak habis pikir mengapa Ahok bisa membuat pernyataan seperti itu. Menurutnya, pemikiran Ahok terkait legalisasi miras ini dapat merusak dan sesat. Terlebih sebelumnya Ahok sempat mengeluarkan wacana untuk legalisasi pelacuran dan juga judi. Karena itu, Ismail sangat menyayangkan pernyataan yang dibuat oleh Ahok tersebut. "Kalau dia bukan gubernur, (mau) ngomong apa terserah. Ini gubernur," terang Ismail.

Sebagai gubernur, Ismail menilai, Ahok seharusnya mengambil tindakan yang lebih konstruktif dalam mengatasi peredaran miras oplosan. Akan lebih bijak jika Ahok lebih meningkatkan ketahanan dan kontrol masyarakat sebagai solusi permasalahan ini. Sebagai gubernur, Ahok bisa mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih peduli pada sekitar dan aktif melapor pada petugas berwenang jika menemukan adanya indikasi produksi atau konsumsi miras oplosan di daerah masing-masing. Ahok pun juga perlu menggiatkan edukasi dan pembinaan terhadap warga. "Gubernur itu harusnya punya pikiran bagaimana membangun masyarakat yang sehat, bukan berpikir kayak begitu," jelas Ismail.

Ikuti Whatsapp Channel Republika