REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham yakin pemerintah akan mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali. Pemerintah akan berhadapan dengan rakyat jika tidak mengakui hasil Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum. 

"Tentu lawannya rakyat. Rakyat akan menilai sangat negatif," kata Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali ini kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senyan, Jum'at (12/12).

Idrus mengakui ada oknum partai politik tertentu yang berupaya mempengaruhi pemerintah agar tidak mendukung Munas IX Bali. Namun Idrus yakin pemerintah akan bersikap obyektif. 

"Kami berkeyakinan presiden Jokowi tidak akan terpengaruh," ujarnya.

Idrus tidak menyebut spesifik siapa oknum partai yang hendak mengintervensi pemerintah. Menurutnya oknum tersebut berasal dari partai pendukung pemerintah dan kerap berupaya memecah belah Koalisi Merah Putih (KMP). 

"Kami berharap oknum yang mengatas namakan pemerintah, yang sudah menekan KMP, menjegal, itu tidak benar," kata Idrus.

Idrus juga membantah kabar perpecahan KMP. Idrus mengatakan KMP dalam posisi solid. Kesolidan ini menurutnya tidak lahir untuk menjegal pemerintah. Melainkan untuk mengawal proses pemerintahan sesuai konstitusi. 

"Kami kemarin baru dari Cikeas. Kami solid. Dihadiri ketua umum Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PKS," ujar Koordinator Harian KMP ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika