REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengimbau seluruh jajaran pengurus partai berlambang Kabah untuk terus merapatkan barisan. Hal itu disampaikannya saat memaparkan beberapa hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Jakarta, Jumat (12/12).
"Seluruh pengurus dari tingkat wilayah (DPW) hingga anak ranting, teruslah merapatkan barisan sambil menunggu keputusan PTUN (pengadilan tata usaha negara) dan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM," ujar Djan.
Bila kemudian terdapat hal-hal yang melanggar aturan hukum, dia berharap kader-kader di tingkat wilayah maupun anak ranting segera melaporkannya ke DPP PPP di Jakarta. Selain itu, Djan pun menegaskan bahwa pemecatan yang dilakukan oleh DPP PPP kubu Romahurmuziy (Romy) terhadap kepengurusan DPW dan DPC yang sah dianggap tidak pernah ada.
Di samping itu, Djan juga meminta semua pimpinan PPP di tingkat wilayah dan cabang di seluruh Indonesia untuk mengambil sikap yang searah dan sejajar dengan hasil keputusan Muktamar VIII PPP di Jakarta.
"Jika nanti ternyata ada jajaran pengurus DPW dan DPC yang melanggar keputusan Mahkamah Partai, fatwa Majelis Syariah, dan tidak menaati ketetapan-ketetapan Muktamar VIII di Jakarta, akan diambil tindakan tegas organisasi sesuai dengan AD/ART Partai," kata Djan mengancam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika