REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI DR Marsetio mengatakan penegakan hukum di laut tidak boleh pandang bulu. "Siapa pun dia, yang melanggar hukum akan kita tindak tegas," ujarnya di sela pengukuhan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) John Lie dengan nomor lambung - 358, di Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu.

Ada contoh penegakan hukum yang sudah dijalani, yakni pihaknya telah menenggelamkan tiga unit kapal Vietnam. "Kita memberikan efek jera, kalau tidak mendengar peringatan dari kita, ya bisa kita tenggelamkan," ujarnya.

Ada banyak kasus termasuk semua kategori pelanggaran yang telah menyalahi aturan di laut sudah ditindak. "Baru-baru ini kita menangkap enam kapal bodong milik salah satu perusahaan di Belanda, kita perintahkan ke Ambon dan sedang ditangani pihak berkompeten. Kalau tidak memiliki surat sama sekali akan mendapat sanksi sampai dengan penenggelaman kapal," katanya.

Dia menjelaskan ada 12 instintusi yang mempunyai peran sama dan telah disinergikan dalam Bakorkamla. "TNI AL tidak mungkin menghadirkan seluruh kekuatan, maka kita bersinergi dengan stakeholder lain," ujar dia.

Ia menegaskan bahwa jika ada anggotanya yang "bermain" maka dirinya tidak segan-segan memberi hukuman. "Masing-masing personel harus bertanggung jawab," katanya.

Dalam acara itu, KRI John Lie-358 dikukuhkan dalam suatu upacara militer di Dermaga Samudera, Bitung, Sulawesi Utara, 13 Desember 2014. Informasi dari Dinas Penerangan TNI AL menyebutkan pengukuhan kapal perang bernomor lambung 358 tersebut ditandai dengan pernyataan pengukuhan KRI John Lie-358, penekanan tombol sirine dan dibukanya selubung nama KRI John Lie-358 oleh KSAL. Pada saat itu juga dikibarkan bendera hias, gauk dua unit kapal perang pun langsung meraung kencang, yakni KRI John Lie-358 dan KRI Tombak-629.

Ikuti Whatsapp Channel Republika