REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan Partai Golkar harus menghilangkan gaya kepemimpinan oligarki dan otoriter di dalam partai. Bila terus dibiarkan diyakini Golkar akan ditinggalkan pemilihnya pada Pemilu 2019.
Dengan gaya kepemimpinan oligarki, kata Agun, tak ada jaminan partai berlambang beringin ini untuk tidak melahirkan calon pemimpin bangsa yang juga bergaya otoriter. ”Apakah seorang individu pejabat publik hasil sebuah sistem oligarki dan otoriter akan memperjuangakan kepentingan publik atau kelompok oligarkinya? Otoriter sebagai bibit ancaman dan intimidasi yang tidak demokratis adalah musuh bersama yang harus hilang dari Partai Golkar agar kembali diminati publik,” kata Agun melalui akun twitternya @kangagun, Senin (15/12).
Untuk itu, Agun mendorong agar nilai-nilai demokratis di Partai Golkar dikembalikan lagi. Nilai-nilai itu, menurut dia, hilang di tubuh Partai Golkar di masa kepemimpinan Aburizal Bakrie. Demokratisasi kata dia adalah harga mati agar partai beringin tetap mendapat mandat dan kepercayaan dari publik.
Selain itu, Agun juga menginginkan agar Partai Golkar kembali membuka ruang bagi kader-kader potensial untuk unjuk gigi. Menurut dia, kepemimpinan oligarki selama ini telah mengerdilkan peluang bagi kader berbakat untuk menunjukkan kebolehan.
Ia menilai, kepemimpinan otoriter kepengurusan selama ini tidak memahami esensi dari perbedaan pendapat di internal. Padahal hal seperti itu kata dia adalah esensi dari sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi dari perbedaan-perbedaan. “Adakah kemerdekaan dan keadilan bagi setiap kader Partai Golkar untuk menyatakan pendapat atau sikap berbeda dalam sebuah sistem anyg oligarki dan otoriter?” ujar ketua DPP Partai Golkar dari kubu Agung Laksono ini.
Seperti diketahui, konflik internal di Partai Golkar saat ini sedang dalam menantikan keputusan pengesahan kepengurusan di Kementerian Hukum dan HAM. Pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Bali maupun pengurus DPP versi Munas Jakarta telah sama-sama melaporkan hasil munas dan struktur dari kepengurusan baru yang telah dibentuk. Kemenkumham sendiri saat ini masih dalam tahap menelusuri berkas dari keduabelah pihak. Untuk menindaklanjuti dua laporan kepengurusan di Partai Golkar ini, Menkumham Yasonna Laoly sudah membentuk tim khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika