REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat resmi berkoalisi untuk menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Bengkulu 2015.
"Merunut dari sejarah kita yang lama, koalisi ini terbilang sukses dan berhasil, bisa dilihat, sukses menghantarkan gubernur periode 2010-2015, begitu juga Pilkada Kota Bengkulu dan beberapa kabupaten lain," kata Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Rabu (17/12).
Helmy mengatakan pihaknya bersama Partai Demokrat lebih memilih menyiapkan 'perahu' bagi calon gubernur daripada menyiapkan calon, baru membentuk koalisi.
"Sesuai aturan, PAN dan Demokrat tidak bisa mengusung calon sendiri-sendiri. Jika kami bergabung, syarat keterwakilan di legislatif tercukupi, setelah itu baru penentuan calon, jika ada calon di luar kader yang ingin maju, tidak perlu repot mencari dukungan partai, seperti kami sudah berkoalisi, mereka sudah mendapatkan 'perahu' yang sudah siap berlayar," ujarnya.
Menurut Helmi, PAN dan Demokrat memiliki kesamaan pandangan melihat Pilkada Bengkulu 2015, sehingga koalisi yang dibangun diyakini menjadi koalisi kokoh dan solid.
"Kami sama-sama mengharapkan Gubernur Bengkulu selanjutnya adalah gubernur yang memang diharapkan oleh rakyat, sosok yang bisa membawa provinsi ini keluar dari isolasi. Bengkulu bisa dikatakan tertutup dari berbagai sektor, baik transportasi, dunia usaha, perekonomian dan kesejahteraan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu Edison Simbolon mengungkapkan bahwa partainya bergabung bersama PAN karena mengusung visi koalisi dan calon gubernur prorakyat. "Setelah koalisi ini rampung, maka akan dibentuk tim dengan nama tim sepuluh untuk melakukan kajian mengenai calon kepala gubernur yang layak diusung," katanya.
Di sekretariat bersama, tim sepuluh siap menunggu kandidat yang menyatakan ketertarikan maju bersama koalisi itu, dan menyampaikan visi-misi calon. "Setelah itu, kita akan gelar uji publik, dilanjutkan sejumlah survei ke masyarakat, termasuk elektabilitas calon, terakhir baru kita ajukan ke DPP," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika