REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengapresiasi masukan dari wakil ketua DPR, Fadli Zon mengenai protes larangan rapat di hotel.

Namun sebagai pemerintah, pihaknya tidak bisa mencabut larangan tersebut. Karena sejak 1 Januari 2015, larangan itu tidak lagi bersifat himbauan, melainkan perintah.

Yuddy menyadari industri perhotelan membutuhkan penghasilan yang bisa membiayai semua operasional. Namun tidak lantas mengijinkan para pegawai pemerintah memakai hotel untuk rapat kedinasan.

Dalam hal ini, sebagai solusi, menurut Yuddy pemerintah daerah harus banyak menyelengarakan event berskala nasional. Mendorong peningkatan sektor pariwisata daerah dan ekonomi kreatif.