REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah dilibatkan dalam penunjukan calon kepala Kepolisian RI (Kapolri) oleh Presiden Jokowi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, lembaga antikorupsi itu tidak pernah diminta untuk memberi masukan terkait rekam jejak calon Kapolri.
Dia mengatakan, KPK hingga saat ini tidak pernah dilibatkan atau diminta bantuan untuk melakukan penilaian terhadap profil calon Kapolri. "Jadi tidak benar pernyataan Menko (Polhukam) yang meminta bantuan KPK untuk memberikan masukan," katanya melalui pesan singkatnya kepada Republika, Ahad (11/1).
Menurutnya, cara memilih Kapolri pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi berbeda. Di era SBY, kata dia, KPK diminta melakukan uji sahih LHKPN para calon dan hasilnya diserahkan langsung pada Presiden sebagai bahan Presiden untuk menentukan calonnya. "Saat ini KPK tidak diminta untuk melakukan itu," ujarnya.
Kajian yang mendalam atas LHKPN, lanjutnya, akan bisa membantu untuk klarifikasi beberapa hal. Di antaranya adalah apakah laporan tersebut memenuhi dengan pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya. Yang kedua adalah apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilan. Dan apakah ada potensi serta indikasi gratifikasi, atau indikasi tipikor lainnya.
Meski demikian, Bambang mengatakan bahwa sesuai UU, Presiden punya kewenangan untuk menentukan Kapolri. KPK, kata dia, hanya menyerukan agar penggantian dilakukan sesuai tradisi terbaik yang pernah dilakukan. "Dan juga meminta agar calon Kapolri mendatang punya integritas, akuntabilitas dan dapat kerjasama dengan KPK," katanya.
Bambang menambahkan, ada beberapa kasus yang sedang ditangani KPK yang menyangkut indikasi rekening yang tidak wajar dan juga indikasi gratifikasi. Proses penanganan kasus-kasus itu tidak ada urusannya dengan ada tidaknya kandidat Kapolri yang diajukan Presiden atau tuntutan pemeriksaan atas rekening tidak wajar dari beberapa kepala daerah yang dilansir PPATK.
"KPK tetap konsisten menjalankan tugas dan fungsi utamanya untuk memberantas korupsi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika