REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menegaskan bahwa penelusuran rekam jejak sebelum menjadi pejabat negara dibutuhkan untuk menciptakan permintaan yang bersih.

"Kalau mau melihat pemerintahan ini bersih dan benar maka tidak ada salahnya menelusuri rekam jejak para pejabat yang mau diangkat, kecuali kalau pemerintahan ini tidak mau melihat negara dan bangsa ini menjadi baik maka memang tidak diperlukan pendapat dari KPK dan PPATK," kata Abraham melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Abraham saat ditanya mengenai pendapat bahwa penelusuran rekam jejak dari KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukanlah kewajiban sebelum mengangkat pejabat negara.

Sebelumnya KPK menyatakan bahwa tidak dilibatkan dalam profile assessment terhadap calon Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo, Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

"Jadi tidak benar pernyataan Menko yang meminta bantuan KPK untuk memberikan masukan. KPK akan melakukan yang terbaik bila dilibatkan pendapatnya atas soal dimaksud," kata komisioner KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat.

Bambang mengakui bahwa berdasarkan Undang-undang, Presiden Joko Widodo memang berwenang untuk menentukan nama Kapolri selanjutnya.

Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia, padahal Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melaporkan transaksi mecurigakan dari rekening Budi kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan KPK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika