REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat di DPR meminta Komisi III tidak meneruskan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepara Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Hal itu menyusul ditetapkannya Budi Gunawan, yang merupakan calon tunggal Kapolri menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami beranggapan sebaiknya uji kelayakan dan kepatutan ditunda sambil menunggu penyikapan dari Presiden Joko Widodo karena DPR masih punya cukup waktu," kata Sekertaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Jakarta, Rabu (14/1).
Dia mengatakan F-Demokrat menyadari bahwa sejak diterimanya surat Presiden Jokowi tentang usulan Kapolri, maka kewajiban konstitusional DPR adalah segera menyikapinya dengan cara menolak atau menerima dalam tenggang waktu paling lambat 20 hari.
Menurutnya sebelum mengambil sikap tersebut maka DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan, namun semuanya harus ditunda terkait dengan penetapan tersangka calon Kapolri yang diajukan Presiden.
"Komisi III DPR RI tetap memutuskan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri padahal DPR masih mempunyai waktu yang cukup, yaitu paling lambat 20 hari sejak usulan Presiden Jokowi diterima DPR pada tanggal 9 Januari 2015," jelasnya.
Didik yang juga anggota Komisi III DPR RI itu, mengatakan F-Demokrat bahkan memandang pimpinan DPR perlu melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi terkait dengan penetapan tersangka Budi Gunawan.
Ia juga berharap Presiden Jokowi segera menyikapi ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka, mengingat usulan tersebut datang dari Presiden dan pada faktanya kejadian itu mengagetkan serta bisa menimbulkan polemik di masyarakat apabila proses tersebut berlanjut di DPR.
"Kami beranggapan akan lebih bijak apabila Presiden segera menyikapi atas usulannya, sehubungan dengan penetapan tersangka (Komjen Pol Budi Gunawan) tersebut," katanya.
Hal itu, menurut dia, maksudkan agar proses pemilihan dan penetapan Kapolri ke depan bisa memenuhi standar etik seorang pejabat negara selain syarat-syarat formal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Didik mengaku kaget terhadap penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK karena pada saat yang sama, Komisi III DPR sedang melakukan rapat pleno menjadwalkan proses uji kelayakan dan kepatutan sebagai bagian tindak lanjut surat Presiden tentang pengusulan Kapolri.
"Kami turut prihatin atas apa yang menimpa BG. Namun demikian kami juga menghormati kewenangan KPK dalam menetapkan status tersangka BG," ujarnya.
Ia menambahkan, bagi F-Demokrat yang terpenting adalah asas proporsionalitas dan praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung tinggi dalam penanganan kasus tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika