REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo siap melanjutkan rencana kerjasama trilateral bersama Timor Leste dan Australia. Kerjasama yang telah disepakati pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2012 ini difokuskan untuk pembangunan di wilayah Indonesia timur.
Deputi Hubungan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Koordinator Perekonomian, Rizal Affandi Lukman meyakini kerjasama ini akan memberikan keuntungan bagi ekonomi Indonesia timur. Seperti diketahui Nusa Tenggara Timur berbatasan langsung dengan Timor Leste dan berdekatan dengan Australia.
"Kerjasama ini akan memberikan dampak positif di Indonesia timur karena bisa kerjasama dengan negara tetangga," kata Rizal seusai menerima kunjungan Delegasi Timor Leste, Rabu (14/1).
Kerjasama akan merambah berbagai bidang, seperti peternakan, perdagangan, kelautan, minyak dan gas, serta pembangunan konektivitas maritim. "Kita semua tahu Australia kan unggul dalam peternakan. Sehingga kita bisa bertukar ilmu dan juga perdagangan," kata dia.
Meski begitu, ruang lingkup kerjasama trilateral masih dikaji. Pengkajian ini dilakukan oleh Universitas Charles Darwin Australia. Australia menanggung penuh biaya studi ini. Diharapkan, studi tersebut sudah selesai pada Februari 2014 sehingga bisa dilakukan penandatanganan nota kesepahaman.
Kepala Unit Misi Trilateral Timor Leste, Joao Mendes Goncalves mengatakan, kedatangannya itu untuk meminta penegasan dari pemerintahan yang baru terkait rencana kerjasama trilateral. Dia cukup gembira karena pemerintah baru ternyata menyambut baik kelanjutan rencana kerjasama tiga negara ini.
"Kami sangat berkomitmen dengan kerjasama ini. Dan Indonesia pun ternyata memiliki pengertian sama. Kami tinggal mengimplementasikan," kata Goncalves.
Goncalves juga mengatakan, kerjasama ini akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dan Timor Leste. Sebab, kerjasama ini juga menyasar pembangunan infrastruktur konektivitas antara NTT dan Timor Leste yang berdampak pada meningkatnya ekspor impor. "Kalau infrastruktur semakin baik, hal ini akan mendorong investasi luar negeri."
Ikuti Whatsapp Channel Republika